Jabatan Fungsional Pranata Humas

  • Pranata Humas adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan
  • Tugas Pokok Pranata Humas adalah untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
  • Pranata Humas  berkedudukan sbg pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah.
  • Jabatan fungsional Pranata Humas termasuk dalam Rumpun Penerangan Seni dan Budaya. Rumpun Penerangan, Seni dan Budaya adalah rumpun jabatan  fungsional PNS  yg tugasnya berkaitan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi, dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yg berhubungan dgn pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum).
  • Latar belakang dibentuknya Pranata Humas adalah :
    • Pasca likuidasi Departemen Penerangan 26 Oktober th 1999, Pelayanan dan penyebaran informasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat sebagian besar terhenti, karena tidak berfungsinya pejabat fungsional Juru Penerang (Jupen) baik di pusat maupun di daerah.
    • Berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengakibatkan masing-masing Pemerintah Daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
  • Dasar Hukum Pranata Humas :
    • UNDANG – UNDANG NO: 8/1974 – NO 43/1999

* PASAL 1 : BUTIR 6,7 DAN 8

* PASAL 17

  • PERATURAN PEMERINTAH NO: 13/2002
  • KEPUTUSAN KA BKN NO: 13/2002
  • PERATURAN PEMERINTAH NO: 16/1994
  • PERATURAN MENPAN NO: PER/ 109/ M.PAN/ II/ 2005
  • KEPUTUSAN PRESIDEN NO: 87/1999
  • PERATURAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN KEPALA BKN NOMOR: 19/PER/ M. KOMINFO/ II/ 2005 .
  • PNS  yang dapat diangkat menjadi Pranata Humas  harus memenuhi ketentuan :

A.PRANATA HUMAS TINGKAT TRAMPIL

  • melaksanakan tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
  • Berijazah serendah-rendahnya SLTA
  • Pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan / ruang II/a
  • Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam dp3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B.PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI :

  • Melaksanakan tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
  • Berijazah serendah-rendahnya sarjana / akta IV
  • Pangkat serendah-rendahnya penata muda golongan/ruang III/a
  • Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam dp3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Link Download:

  1. Slide Show Jabatan Fungsional Pranata Humas yang di selenggarakan oleh Biro Kepegawaian Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Silakan download link ini
  2. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
    dan angka kreditnya. Silakan download link ini
  3. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
    Pranata Humas dan angka kreditnya silakan download link ini
  4. Kode Etik Humas Pemerintahan. silakan download link ini
  5. Kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda. silakan download link ini
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.